Puluhan massa aliansi mahasiswa pemuda perjuangan rakyat saat melakukan aksi di kantor Bupati /Dprd palas poto firdaus/orbit. |
Palas:orbit Puluhan massa yang mengaku dari Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Pejuang Rakyat ( AMP3R) melakukan demo ke kantor DPRD Padanglawas (Palas) dan kantor bupati Rabu (25/1).
Aksi dengan membawa sejumlah poster dan pengeras suara itu, mendesak dewan untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di Dinas Sosial terkait beberapa item yang menurut mereka tidak jelas penyaluran dan penggunaan anggarannya pada 2014 dan 2015.
Dalam pernyataan sikapnya yang ditanda tangani Fahmi Riski Lubis selaku ketua aliansi menyebutkan. Di antara dugaan penyalahgunaan anggaran di Dinas Sosial adalah bantuan sosial korban bencana alam TA 2014 dengan pagu Rp 910.000.000. Dana tersebut menurut massa itu tidak tepat sasaran dalam penyaluran nya. Selain itu ada indikasi data penerima bantuan dengan uang yang disalurkan tidak sesuai.
Selain itu dana bantuan sosial yang diduga dikorupsi adalah untuk pembinaan dan pelatihan hafiz Al Quran TA 2014 dengan pagu Rp 203.150.000. Selanjutnya dana pembinaan PSK TA 2014 dengan pagu Rp167.600.000, dana peningkatan sarana ibadah TA 2014 dengan pagu Rp1.141.500.000, dana bantuan sosial bagi PMKS TA 2014 sebesar Rp 268.800.000, dana bantuan sosial untuk rumah tidak layak huni TA 2014 Rp181.000.000, 66belanja barang alat bantu untuk penyandang cacat TA 2015 sebesar Rp180.000.000 dan pengadaan kenderaan dinas roda dua TA 2015 sebesar Rp65.000.000.
Dalam aksi di gedung dewan, massa tersebut hanya diterima Humas dan pejabat sekretariat DPRD. " Kemana semua wakil rakyat ini..dimana semuanya, " pekik salah seorang pendemo. Humas sekretariat dewan Rikmat siregar mengatakan tidak adanya anggota dewan yang menerima pengunjukrasa karena tidak adanya pemberitahuan sebelumnya." Gak ada yang tahu bakal ada demo, makanya tidak afa anggota dewan yang menerimanya," kata Rikmat.
Sama kejadianya di Kantor Bupati mereka tidak mau di sambut oleh Kabag Hukum/Kbg Humas teriak mereka mau jumpa dengan Sekda,atau Bupati, Terpisah, persoalan yang menjadi tuntutan mahasiswa itu ketika dikonfirmasi kepada pejabat Dinas Sosial sekira pukul 15.00 wib di kantor Dinas Sosial hanya ada satu pejabat yang ber kantor. Mulai dari kadis, sekretaris dan para kabid nya tidak ada ditempat. Terlihat yang banyak duduk sambil ngobrol di kantor itu hanyalah pegawai honorer.(odfir)
Pembuat:firdaus hsb
Palas
No comments:
Post a Comment