LSP Sumut: Bandara Belum Masuk Dalam Draft RTRW Provinsi

Ilustrasi

METROSIANTAR.COM, PALAS – Rencana Pemkab Palas membangun bandar udara (bandara) di Ulu Gajah, Kecamatan Barumun Tengah, yang sekarang telah masuk tahapan awal yaitu proses uji kelayakan, ternyata belum masuk dalam Draft RTRW Provinsi

Hal itu dikatakan Ansor Harahap, Direktur Lingkar Studi Pembangunan (LSP) Sumut kepada Metro Tabagsel, Selasa (2/2).

Tidak tanggung-tanggung, Pemkab Palas menyewa tim pengkaji dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Namun, baru pada tahap awal, program ini sudah banyak menuai kritikan dari pemerhati pembangunan di Palas.

Banyak yang menilai program bombastis ini tanpa melewati proses pertimbangan yang matang sebelum ditampung di APBD 2016. Bahkan terkesan menggunakan anggaran belum pada tempatnya, mengingat masih banyaknya agenda pembangunan yang semestinya lebih prioritas.

“Rencana pemkab membangun bandara di Ulu Gajah adalah wujud lemah pejabatnya dalam menakar kebutuhan prioritas pembangunan yang diinginkan masyarakat,” kata Ansor Harahap selaku Direktur Lingkar Studi Pembangunan (LSP) Sumut kepada Metro Tabagsel, Selasa (2/2).

Menurutnya, pemaksimalan perhatian terhadap daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur jalan kabupaten dan kecamatan, jembatan, drainase, sarana kesehatan sampai tingkat desa, sarana pendidikan dan pembangunan sumber daya manusianya, jauh lebih penting daripada menggelontorkan anggaran untuk memulai proses pembangunan bandara.

“Realitas Palas sekarang masih memprihatinkan. Infrastruktur dasar saja belum terpenuhi. Sehingga masih banyak daerah yang mungkin masih masuk kategori terisolir. Seperti Kecamatan Sihapas Barumun, Batang Lubu Sutam, dan sejumlah desa di Kecamatan Barumun Tengah, Huragi, dan Ulu Barumun. Belum lagi bicara sumber daya manusianya. Waduh, kasihan kita,” ketus Ansor.

Di samping itu, Ansor menilai aspek ekonomisnya belum begitu menjanjikan untuk beberapa tahun ke depan mengingat Bandara Aek Godang masih ada, sekalipun dalam kondisi sekarat.

Juga kemudian, geliat ekonomi di Palas ke depan diasumsikan juga tidak begitu menggembirakan. Hal ini disebabkan kondisi perekonomian Nasional yang masih mengkhawatirkan, ditambah lagi tidak ada kebijakan atau upaya pemkab dalam meminimalisir setiap dampak kelesuan nasional di daerah.

Sesungguhnya tidak ada gagasan pemkab yang fantastis selama ini dalam rangka percepatan dan merencanakan lompatan signifikan untuk pembangunan Palas. Misalkan pembangunan sentra-sentra produksi. Tapi nyatanya tidak jelas, padahal beberapa daerah di Palas memiliki ciri khas potensi masing-masing. Pembinaan para pelaku UMKM dan petani gurem hampir tidak kelihatan dan dirasakan masyarakat.

“Banyak sekali parameter kesuksesan pembangunan yang wajar itu tidak dimiliki Palas,” tandas pria asal Siundol, Kecamatan Sosopan ini.

Masih kata Ansor, rencana pembangunan bandara Palas yang sudah masuk tahap uji kelayakan ini ternyata tidak masuk dalam draf Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2036.

Yang rencananya disahkan bersama DPRD Sumut pada Februari ini. Padahal, semestinya rencana Bandara Palas masuk dulu di RTRW Provinsi yang kemudian baru diexaminasi apakah sudah memenuhi syarat.

“Bila kita memperhatikan draf RTRW Sumut 2016-2036 pada pasal 16 dan lampiran VI, ternyata rencana bandara Palas tidak masuk. Yang ada bandara Mandailing Natal di Bukit Malintang dan Bandara Labuhan Batu di Aek Nabara. Seyogianya Pemkab memastikannya dulu masuk dalam RTRW Sumut baru mengalokasikan anggaran di APBD Palas, agar setiap penggunaan anggaran itu efektif. Uang ratusan juta untuk uji kelayakan kan seharusnya bisa dimanfaatkan ke hal yang lebih menyentuh masyarakat miskin,” ungkap putra Palas yang menetap di Medan ini. (tan)

Sumber : http://www.metrosiantar.com/