Pembukaan Akses Palas-Madina Harus Perhatikan Lingkungan

Ilustrasi

Padanglawas, (Analisa). Uji kelayakan (FS) yang dilakukan Pemda Padanglawas (Palas) untuk mem­buka akses Palas menuju Madina men­dapat respon dari Wahana Ling­kungan Hidup (WALHI) Sumatera Uta­ra.

Lembaga yang konsern ter­hadap ling­kungan ini meminta kepada Pemda Palas untuk tidak terburu-buru terkait rencana pembukaan akses jalan dari Palas menuju Madina yang sedang di­lakukan uji kelayakan oleh tim dari UGM Jogyakarta saat ini.

Hal itu ditegaskan Ketua WALHI Su­mut Kusnadi ketika dihubungi war­tawan Senin (1/2) menanggapi upaya Palas me­lalui Bappeda yang ingin mem­buka akses jalur Palas ke Man­dailing Natal.

“Selain harus mempertim­bangkan aspek positif dan negatifnya jika lahan hutan itu dibuka, Pemda Palas juga ha­rus melihat rencana tersebut apakah masuk dalam RPJPD Palas dan RTRW Propinsi Sumut,” kata Kusnadi.

Kusnadi mengatakan, Pemda Palas tidak bisa begitu saja membuka akses jalur darat itu dengan menggandeng tim dari UGM tanpa terlebih dahulu me­lihat RTRW dan RDTR Provinsi. Karena jika kebijakan Palas dalam membuka akses itu tidak masuk dalam RTRW Provinsi, itu jelas tidak boleh.

Apalagi RTRW provinsi sampai saat ini belum disahkan. Sehingga upaya yang dilakukan Bappeda itu hanyalah sia-sia dan menghabiskan anggaran APBD.

Dalam hal ini Pemda Palas kata Kus­nadi, diminta jangan terlalu mengede­pankan aspek ekonomi saja, tetapi ada­kalanya aspek lingkungan lebih dikede­pankan daripada aspek ekonomi. Untuk itu Pemkab Palas diminta jangan men­sejajarkan tingkat urgensi aspek teknis, ekonomi, sosial, dengan aspek ling­kungan dalam rencana pembukaan ak­ses tersebut.

Selain itu Kusnadi memper­tanyaan, jika akses tersebut dibuka, siapa yang bertang­gungjawab teradap dampak yang diakibatkan-nya. Seperti terja­di­nya bahaya longsor, pemba­lakan kayu dan hutan. Belum lagi dampak lainnya terhadap warga Palas.

"Jadi arah kebijakan pem­bangunan ke depan harus banyak mempertim­bangkan faktor sosial dan dampaknya, sehingga pem­bangunan tersebut tidak menjadi bumerang alias berpotensi jadi pintu bencana, karena pemba­ngunan itu bias saja tidak berjalan mulus. Apa­lagi me­naprak berbagai aturan yang ada,” ungkap Kusnadi.

Kusnadi mengingatkan Pem­kab Pa­las bahwa daerah yang akan ditembus untuk pem­bukaan akses Palas-Madina itu tidak hanya soal statusnya sebagai hutan negara, tetapi daerah itu merupa­kan daerah strategis tangkapan air dan daerah penyangga kualitas lingkungan yang tersisa dengan hamparan yang masih luas di wilayah Palas.

Artinya, kata Kusnadi kalau pem­bukaan akses Palas-Madina ini hanya untuk mengejar dampak pertumbuhan ekonomi saja tanpa memperhatikan se­cara sungguh-sungguh aspek ling­kungan tentu sangat ber­bahaya. Dan di sana juga banyak kehidupan flora-fauna yang perlu dijaga.

“ Untuk itu, Pemkab Palas harus me­ng­hitung potensi dampak negatif lainnya. Mi­salnya, bila jalan dibuka ma­ka dapat dipastikan para kapitalis akan berusaha memperluas ekspansi kapitalnya di wi­layah yang telah ditem­bus tersebut tanpa peduli dengan hake­kat keberadaan ling­kungan,”teas Kus­nadi.

Kusnadi mencontohkan, di berbagai daerah akibat mu­dahnya akses, hutan lindung dirambah disulap jadi kawasan produksi perkebunan secara membabi buta dan mereka tidak bertanggung­jawab terhadap potensi resiko yang di­tanggung masyarakat.

“Atas dasar itu, katanya, Pemkab Palas perlu matang memikirkan masalah ini, bila perlu mengkaji ulang apakah rencana ini sudah tingkat urgensinya sudah benar-benar urgen dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Palas. Padahal, banyak potensi lain yang memungkinkan jadi alter­natif arah pem­bangunan guna mendorong pening­katan ekonomi,”jelas Kusnadi. (ats)

Sumber : http://analisadaily.com/