Masyarakat Dan Mahasiswa Palas Mulai Geram atas Dugaan Korupsi Biaya Bimtek Kades Padang Lawas 10 juta Per Desa

Ilustrasi

FAKTAPERS.COM, Padang Lawas.

Perubahan dan kemajuan Padang Lawas (Palas) sesuai visi yang diusung Bupati dan Wakil Bupati, yakni terwujudnya Padang Lawas sebagai daerah agribisnis yang dinamis, maju dan mandiri, didukung masyarakat yang beriman, cerdas, sehat, sejahtera dan berbudaya belum dirasakan warga masyarakat palas.

Terkait rincian alokasi Dana Desa pada APBN-P 2015 sebanyak Rp.20,7 Triliun telah dipublikasikan oleh pemerintah sebagaimana dilansir dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu), pada Jumat (27/3/2015) terdapat pada Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 1,46 triliun sedang untuk daerah Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp.22.034.675.147,-

Sebanyak 303 desa di Kab Palas  menerima dana desa yang bertujuan untuk membangun infrastruktur di desa demi mewujudkan kelancaran perekonomian masyarakat di desa tempatnya bermukim. Namun sayang, ternyata visi-misi Presiden RI Jokowi dalam program mewujudkan Nawacita tidak berjalan sesuai harapan di Kab. Palas.

Pasalnya, dana desa yang diterima Kades, harus di cuilkan sebesar 10 juta per desa yang disetor ke kecamatan untuk biaya Bimtek selama 3 hari 3 malam di salah satu hotel mewah di kota Medan.

Salah satu Camat yang namanya tak ingin dipublikasikan saat dikonfirmasi mengenai Bimtek menyebutkan, bahwa pihaknya hanya mengikuti arahan dari Plt. Kaban Pemdes Kab. Palas selaku fasilisator pihak ke tiga.

“Kita hanya mengikuti perintah dari Plt. Kaban Pemdes sebagai faailisator pihak ketiga, jadi kita mengarahkan Kades untuk berangkat kemedan untuk mengikuti Bimtek di hotel,” terang Camat.

Tambahnya lagi, untuk pihak kecamatan sebanyak 4 orang turut serta sebagai pendamping desa dalam mengikuti kegiatan Bimtek kades di medan, sedangkan untuk penyetoran pihaknya langsung membayarkannya kepada pihak Pusat Kajian Tata Kelola Keuangan Dan Pembangunan Pemda wilayah Medan Sumatera utara lengkap dengan kwitansi bermatrai Rp. 6 ribu.

Sementara, Plt Kaban Pemdes Kab Palas  saat dikonfirmasi atas fasilisator pihak ketiga di medan tidak berhasil ditemui di kantornya.

Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Sumut belum lama ini melakukan unjuk rasa di Kantor Poldasu Medan, meminta Management dari Poldasu dan Mabes Polri untuk mengusut Bantuan Dana Desa di Kab. Palas khususnya dalam penanganan kasus korupsi di daerah Kab Palas. Dimana mahasiswa  maupun masyarakat telah berulang kali melakukan unjuk rasa terkait dugaan korupsi di padang lawas, namun tak kunjung ada kejelasan status hukum, sehingga membuat mahasiswa dan masyarakat Sumatera Utara mulai Geram atas kinerja Kapoldasu.

Adapun Orasi dari Mahasiswa Sumut yakni,
Dugaan Korupsi Saudara Gunung Tua Hamongan Daulay selaku Plt. Kepala Badan Pemerintahan Desa (Kaban Pemdes) Kab. Palas yang telah melakukan pemotongan Dana Bantuan Desa Mencapai 25% dari jumlah Anggaran, dengan dugaan mudus Korupsi berjamaah terhadap seluruh Kades se- Kab. Palas.

Kondisi ini semakin di perparah dengan sejumlah pembangunan infrastruktur di desa saat ini yang baru beberapa hari di bangun, namun keadaan fisik bangunan dalam hitungan hari sudah rusak dan tidak bertahan lama seperti yang diharapkan warga di desa itu sendiri. Bahkan banyak yang belum selesai tertanggal saat berita ini terbit.

Masyrakat dan Mahasiswa Sumut  semakin geram, dan berharap pemerintah dapat segera menindak lanjuti keluhan dan orasi mahasiswa beberapa hari yang lalu di medan terkait dugaan korupsi di Palas, namun sampai saat tidak kunjung jelas status hukumnya.

(Robert Max Nainggolan)FP

Sumber : http://www.faktapers.com/